Komitmen PT Sembrani Finance Indonesia (“Perusahaan”) terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. POJK nomor 23/POJK/01/2019 tentang Perubahan Atas peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Prorgam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
5. SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terhadap Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan dan Standard Operational Procedure (SOP) APU – PPT yang mencakup ketentuan:

• Pelaksanaan Uji tuntas (Customer Due Diligence – CDD) dalam rangka identifikasi Debitur termasuk identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan Uji tuntas Lanjut (Enhance Due Diligence – EDD) kepada Debitur dan Beneficial Owner yang dipandang memiliki profil berisiko tinggi.
• Penunjukan pejabat untuk melakukan persetujuan atau penolakan pembiayaan terhadap debitur yang memiliki risiko tinggi.
• Pemantauan dan analisa untuk untuk mendeteksi apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
• Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai dan pemantauan terhadap profil karyawan.
• Pelaksanaan program pengkinian data Debitur secara periodik.

2. Penunjukan Unit yang bertanggung jawab atas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Unit yang menangani program APU – PPT di Perusahaan dipastikan telah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

3. Pengendalian Internal: Penerapan Program APU – PPT di Sembrani Finance dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach).  Sebagai bagian dari pengendalian internal, Direksi Perusahaan secara eriodic meminta kepada fungsi Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan Penerapan Program APU – PPT.

4. Sistem Informasi Manajemen: Sembrani Finance berkomitmen untuk menyiapkan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Debitur. Perusahaan juga akan mengintegrasikan nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan pihak berwenang dalam sistem informasi Perusahaan, sehingga memungkinkan Perusahaan dapat memantau kemiripan/kesamaan identitas terduga teroris dengan calon Debitur.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan : Peningkatan kesadaran dan pemahaman karyawan akan pentingnya pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam mencegah Perusahaan digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan/sosialisasi tentang APU – PPT secara berkesinambungan. Pelatihan/sosialisasi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan karyawan dalam penerapan kebijakan APU – PPT sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.